Master Soal, OHM Academy- Dalam artikel master soal ini kami akan memberikan penjelasan materi tentang wawasan kebangsaan dan bagaimana strategi agar lolos seleksi TNI POLRI. Fokus pembahasan materi dan soal latihan pada artikel ini yaitu Pilar Negara yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan poin materi yang terdapat pada Pilar Negara tersebut, materi utama yang akan dibahas dalam artikel ini adalah Pilar Negara Pancasila yang akan diuraikan sebagai berikut:
- Definisi Pancasila
Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi nasional yang memuat lima sila sebagai pedoman nilai moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial.
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 merupakan ketetapan yang melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR sejak tahun 1960 hingga 2002. Ketetapan ini menetapkan ketetapan mana yang masih berlaku, berlaku dengan persyaratan tertentu, serta yang dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga memberikan kepastian dan kejelasan hukum terhadap kedudukan ketetapan-ketetapan sebelumnya. Selain itu, Ketetapan ini memuat rumusan 45 butir Pancasila versi terbaru serta menguraikan berbagai ketetapan lama yang tetap relevan dalam kerangka peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. - Butir-Butir Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga pedoman nyata dalam bersikap dan bertindak. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan ke dalam butir-butir pengamalan yang menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sila memiliki makna dan nilai yang saling berkaitan serta membentuk karakter bangsa Indonesia.- Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Sila ini juga mengajarkan sikap toleransi, saling menghormati, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain demi terciptanya kehidupan beragama yang rukun dan harmonis. Berikut butir-butir pengamalan Sila Pertama:- Bangsa Indonesia mengakui dan meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa.
- Setiap warga negara beriman dan bertakwa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.
- Mengembangkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan.
- Membina kerukunan hidup umat beragama.
- Menyadari bahwa agama merupakan hubungan pribadi manusia dengan Tuhan.
- Menjamin kebebasan beribadah sesuai ajaran agama masing-masing.
- Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain.
- Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila ini menekankan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi. Nilai kemanusiaan mendorong sikap saling mencintai, tenggang rasa, menjunjung keadilan, serta kepedulian terhadap sesama manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berikut beberapa butir-butir pengamalan Sila Kedua:- Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya.
- Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban tanpa diskriminasi.
- Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- Menumbuhkan tenggang rasa dan tepa selira.
- Tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain.
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- Berani membela kebenaran dan keadilan.
- Menyadari bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari umat manusia.
- Mengembangkan kerja sama dan sikap hormat terhadap bangsa lain.
- Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
Sila Persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Persatuan menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Nilai cinta tanah air, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus dipelihara demi keutuhan NKRI. Terdapat beberapa butir-butir pengamalan Sila Ketiga:- Mengutamakan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa.
- Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
- Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.
- Mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
- Berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.
- Mengembangkan persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika.
- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila keempat menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan perwakilan. Setiap keputusan hendaknya diambil secara bijaksana, mengutamakan kepentingan bersama, serta dilandasi akal sehat, hati nurani, dan tanggung jawab moral. Berikut beberapa butir-butir pengamalan Sila Keempat:- Setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama.
- Melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan.
- Menghormati hasil keputusan musyawarah.
- Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan itikad baik.
- Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- Melaksanakan musyawarah berdasarkan akal sehat dan hati nurani.
- Keputusan musyawarah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang terpilih.
- Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila kelima menekankan terwujudnya keadilan sosial dalam seluruh aspek kehidupan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang seimbang serta bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Nilai kerja keras, gotong royong, dan kepedulian sosial menjadi kunci tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut beberapa butir-butir pengamalan Sila Kelima:- Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong.
- Bersikap adil terhadap sesama.
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Menghormati hak orang lain.
- Gemar menolong agar orang lain dapat mandiri.
- Tidak menggunakan hak milik untuk pemerasan.
- Tidak hidup boros atau bermewah-mewahan.
- Tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum.
- Memiliki etos kerja yang tinggi.
- Menghargai hasil karya orang lain.
- Berperan aktif dalam mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial yang merata.
- Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
- Contoh Soal dan Pembahasan
- Pada tahun 2025, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, pejabat pemerintahan menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman moral yang harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernyataan ini disampaikan dalam berbagai kegiatan resmi sebagai bentuk komitmen menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman.
Pernyataan tersebut paling relevan dengan pilar negara Pancasila yang menegaskan bahwa …
A. Pancasila hanya berlaku sebagai simbol nasional
B. Pancasila menjadi pedoman moral dan etika bangsa
C. Pancasila harus disederhanakan menjadi slogan saja
D. Pancasila sudah tidak penting lagi di era modern
E. Pancasila hanya dipelajari di sekolah
Jawaban: B
Pembahasan- Kasus: Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2025, pejabat pemerintah menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman moral yang nyata dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Analisis:
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional bukan sekadar simbol atau formalitas. Pancasila merupakan panduan etika dan moral bagi seluruh warga negara Indonesia. Pernyataan pejabat tersebut menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sikap sehari-hari, kebijakan publik, serta interaksi sosial di masyarakat. - Nilai Pancasila yang relevan:
- Sila 1 (Ketuhanan Yang Maha Esa): Menekankan sikap religius dan toleransi antarumat beragama.
- Sila 2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Menghormati harkat dan martabat manusia serta menegakkan keadilan sosial.
- Alasan jawaban:
Jawaban B tepat karena pernyataan tersebut menekankan Pancasila sebagai pedoman moral dan etika yang harus diterapkan, bukan sekadar simbol negara. Nilai-nilai Pancasila diharapkan membimbing seluruh warga negara dalam bertindak, menjaga persatuan, serta membentuk karakter bangsa yang beradab dan bermoral.
- Kasus: Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2025, pejabat pemerintah menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman moral yang nyata dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Pada tahun 2025, Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) diselenggarakan dengan tujuan memperkuat peran pers sebagai perekat persatuan bangsa. Pemerintah menekankan bahwa pers harus menjadi “cahaya kebenaran sekaligus perekat persatuan bangsa.”
Nilai Sila ke‑3 Pancasila yang tercermin dalam peristiwa ini adalah …
A. Menekankan kebebasan pers tanpa batas
B. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika sosial
C. Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu
D. Menghapus peran pemerintah dalam mengawasi media
E. Mengedepankan persaingan antar media
Jawaban: B
Pembahasan:
Sila ke‑3 Pancasila, “Persatuan Indonesia”, menekankan bahwa kepentingan persatuan dan keselamatan bangsa harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kongres PWI 2025 menunjukkan bahwa pers berperan sebagai perekat sosial dan pengawas publik yang berkontribusi pada persatuan bangsa, sehingga jawaban yang tepat adalah B. - Pada akhir Oktober 2025, Coordinating Minister for Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Yusril Ihza Mahendra menyampaikan dalam sebuah konferensi hukum di Universitas Andalas, Kota Padang, bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Ia menyoroti bahwa ketimpangan tersebut tercermin dalam cara hukum dijalankan, di mana implementasi hukum yang tidak setara justru memperburuk ketidakadilan ekonomi dan sosial masyarakat. Menteri tersebut juga menekankan pentingnya pemerataan akses layanan publik dan pemenuhan hak asasi manusia agar tidak terjadi perlakuan yang diskriminatif antara kelompok masyarakat yang kuat secara ekonomi dengan yang lemah.
Berdasarkan kasus di atas, mengapa fenomena ketimpangan sosial‑ekonomi tersebut bertentangan dengan nilai Sila ke‑5 Pancasila?
A. Karena ketimpangan menunjukkan bahwa hak dan kewajiban warga negara dikelola secara adil dan merata.
B. Karena ketimpangan menandakan adanya diskriminasi dalam akses hukum dan layanan yang seharusnya bersifat adil.
C. Karena ketimpangan sosial merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang dianjurkan oleh Pancasila
D. Karena ketimpangan ekonomi hanya berdampak pada kelompok kaya dan tidak berpengaruh pada masyarakat.
Pada akhir Oktober 2025, Coordinating Minister for Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Yusril Ihza Mahendra menyampaikan dalam sebuah konferensi hukum di Universitas Andalas, Kota Padang, bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Ia menyoroti bahwa ketimpangan tersebut tercermin dalam cara hukum dijalankan, di mana implementasi hukum yang tidak setara justru memperburuk ketidakadilan ekonomi dan sosial masyarakat. Menteri tersebut juga menekankan pentingnya pemerataan akses layanan publik dan pemenuhan hak asasi manusia agar tidak terjadi perlakuan yang diskriminatif antara kelompok masyarakat yang kuat secara ekonomi dengan yang lemah.
Berdasarkan kasus di atas, mengapa fenomena ketimpangan sosial‑ekonomi tersebut bertentangan dengan nilai Sila ke‑5 Pancasila?
A. Karena ketimpangan menunjukkan bahwa hak dan kewajiban warga negara dikelola secara adil dan merata.
B. Karena ketimpangan menandakan adanya diskriminasi dalam akses hukum dan layanan yang seharusnya bersifat adil.
C. Karena ketimpangan sosial merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang dianjurkan oleh Pancasila
D. Karena ketimpangan ekonomi hanya berdampak pada kelompok kaya dan tidak berpengaruh pada masyarakat.
Pada akhir Oktober 2025, Coordinating Minister for Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Yusril Ihza Mahendra menyampaikan dalam sebuah konferensi hukum di Universitas Andalas, Kota Padang, bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Ia menyoroti bahwa ketimpangan tersebut tercermin dalam cara hukum dijalankan, di mana implementasi hukum yang tidak setara justru memperburuk ketidakadilan ekonomi dan sosial masyarakat. Menteri tersebut juga menekankan pentingnya pemerataan akses layanan publik dan pemenuhan hak asasi manusia agar tidak terjadi perlakuan yang diskriminatif antara kelompok masyarakat yang kuat secara ekonomi dengan yang lemah.
Berdasarkan kasus di atas, mengapa fenomena ketimpangan sosial‑ekonomi tersebut bertentangan dengan nilai Sila ke‑5 Pancasila?
A. Karena ketimpangan menunjukkan bahwa hak dan kewajiban warga negara dikelola secara adil dan merata.
B. Karena ketimpangan menandakan adanya diskriminasi dalam akses hukum dan layanan yang seharusnya bersifat adil.
C. Karena ketimpangan sosial merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang dianjurkan oleh Pancasila
D. Karena ketimpangan ekonomi hanya berdampak pada kelompok kaya dan tidak berpengaruh pada masyarakat.
E. Karena ketimpangan hukum hanya terjadi pada sektor swasta dan tidak relevan dengan kebijakan negara.
Jawaban: B
Pembahasan:- Sila ke‑5 Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menegaskan bahwa negara dan seluruh warga negara harus menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup:
- Pemerataan akses terhadap hak dasar (seperti pendidikan, kesehatan, hukum, dan kesejahteraan),
- Penghapusan diskriminasi sosial dan ekonomi,
- Dan perlakuan yang adil di depan hukum dan dalam kehidupan bernegara.
Jika salah satu kelompok masyarakat misalnya yang berstatus ekonomi lebih rendah tidak mendapatkan perlakuan hukum dan layanan sosial yang setara, hal ini secara langsung bertentangan dengan semangat Sila ke‑5.
- Analisis Kasus: Dalam kasus di atas, Menko Yusril menyoroti fakta bahwa ketimpangan sosial‑ekonomi berpengaruh pada penegakan hukum di Indonesia yang mana hukum seharusnya dijalankan dengan adil tanpa melihat latar belakang ekonomi seseorang. Ketika hukum justru memperburuk ketidakadilan misalnya masyarakat yang secara ekonomi lemah diperlakukan lebih keras sementara kelas kuat mendapatkan perlakuan berbeda itu berarti prinsip kesetaraan, hak, dan keadilan sosial tidak terpenuhi.
- Mengapa jawaban B tepat, karena:
- Menunjukkan bahwa ketimpangan sosial yang tercermin dalam cara perlakuan hukum bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti dari sila ke‑5.
- Ketidakadilan dalam akses layanan hukum menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok yang kurang mampu dan tidak sejalan dengan cita‑cita keadilan sosial.
- Sila ke‑5 Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menegaskan bahwa negara dan seluruh warga negara harus menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup:
- Pada tahun 2025, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, pejabat pemerintahan menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman moral yang harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernyataan ini disampaikan dalam berbagai kegiatan resmi sebagai bentuk komitmen menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman.
- Latihan Soal, Ayo Kerjakan!
- Pada akhir Oktober 2025, Menteri Ketenagakerjaan meluncurkan program Insentif Subsidi Upah (ISU) bagi pekerja berpenghasilan rendah. Tujuannya adalah menjaga daya beli pekerja, memastikan hak hidup layak, dan mengurangi kesenjangan sosial di tengah inflasi global. Menteri menegaskan bahwa kebijakan ini mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Implementasi nilai Sila ke‑5 Pancasila yang paling tepat dari kebijakan tersebut adalah …
A. Mengutamakan keuntungan perusahaan besar dan investor asing
B. Menjaga perkembangan teknologi dan inovasi tanpa memperhatikan buruh
C. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
D. Menghapus program perlindungan sosial karena dinilai tidak efektif
E. Fokus pada pemberian fasilitas pajak bagi segelintir elite - Pada 4 Oktober 2025, pengurus baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat masa bakti 2025–2030 dikukuhkan di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa organisasi PWI yang bersatu dan kuat sangat penting bagi persatuan bangsa di tengah arus informasi digital, disinformasi, dan tantangan baru teknologi seperti kecerdasan buatan. Menurut Menkomdigi, pers yang solid tidak hanya menyampaikan informasi yang benar, tetapi juga turut menjaga persatuan Indonesia.
Nilai Sila ke‑3 Pancasila yang paling tepat tercermin dalam peristiwa tersebut adalah …
A. Menekankan kebebasan pers tanpa batas
B. Menguatkan posisi media digital di pasar global
C. Mendorong persatuan dan kebersamaan bangsa di tengah tantangan zamanMenghapus peran pers dalam mengawasi pemerintahMeningkatkan persaingan media nasional - Pada 17 Agustus 2025, dalam peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Presiden dan pejabat pemerintah menekankan bahwa Pancasila bukan hanya dasar hukum negara, tetapi juga harus menjadi pedoman moral bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi tantangan modernisasi, globalisasi, dan arus informasi digital. Kegiatan ini meliputi pidato resmi, seminar kebangsaan, serta sosialisasi nilai Pancasila di sekolah dan instansi pemerintah.
Pernyataan tersebut paling relevan dengan pilar negara Pancasila yang menegaskan bahwa …
A. Pancasila hanya berlaku sebagai simbol nasional
B. Pancasila menjadi pedoman moral dan etika bangsa
C. Pancasila harus disederhanakan menjadi slogan saja
D. Pancasila sudah tidak penting lagi di era modern
E. Pancasila hanya dipelajari di sekolah
- Pada akhir Oktober 2025, Menteri Ketenagakerjaan meluncurkan program Insentif Subsidi Upah (ISU) bagi pekerja berpenghasilan rendah. Tujuannya adalah menjaga daya beli pekerja, memastikan hak hidup layak, dan mengurangi kesenjangan sosial di tengah inflasi global. Menteri menegaskan bahwa kebijakan ini mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- Strategi Pintar Menguasai Wawasan Kebangsaan
Menguasai wawasan kebangsaan bukan sekadar hafalan, melainkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai bangsa dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Agar belajar lebih efektif dan efisien, beberapa strategi berikut dapat diterapkan- Pahami Konsep, Bukan Hanya Menghafal
Tes wawasan kebangsaan saat ini lebih menekankan pemahaman konseptual dan penerapan nilai daripada sekadar menghafal fakta. Oleh karena itu, penting untuk memahami makna di balik setiap pilar kebangsaan, nilai Pancasila, dan prinsip NKRI agar dapat menjawab soal dengan tepat. - Manfaatkan Sumber Belajar Terpercaya
Gunakan buku resmi, modul pemerintah, jurnal akademik, dan sumber edukatif yang kredibel. Memperoleh informasi dari sumber resmi memastikan pemahaman yang akurat dan mengurangi risiko salah tafsir terhadap materi. - Latihan Soal Secara Rutin
Mengerjakan soal-soal latihan membantu mengenali pola pertanyaan, meningkatkan kecepatan berpikir, dan ketepatan dalam menentukan jawaban. Soal latihan juga melatih kemampuan menganalisis studi kasus yang sering muncul dalam tes. - Kaitkan Materi dengan Kehidupan Sehari-hari
Menghubungkan nilai kebangsaan dengan pengalaman nyata, seperti toleransi antarumat beragama, musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan gotong royong, memudahkan pemahaman konsep abstrak. Ini juga membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam sikap sehari-hari. - Ikuti Diskusi dan Forum Kebangsaan
Berdiskusi dengan teman, guru, atau melalui forum kebangsaan dapat memperluas sudut pandang, mendalami isu aktual, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Diskusi juga meningkatkan kemampuan menghubungkan teori dengan praktik nyata.
- Pahami Konsep, Bukan Hanya Menghafal
Memahami nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi intelektual dan etika bagi seluruh warga negara Indonesia. Penguasaan terhadap konsep dan implementasi Sila 1 hingga Sila 5 tidak hanya mempersiapkan siswa menghadapi evaluasi akademik, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis studi kasus kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam ranah akademik, menjawab soal tentang Pancasila menuntut siswa untuk menggabungkan pengetahuan teoritis, kemampuan logis, dan pemahaman kontekstual. Oleh karena itu, persiapan yang terstruktur, pemahaman yang mendalam, dan refleksi atas penerapan nilai-nilai Pancasila akan memperkuat kemampuan berpikir kritis serta ketepatan dalam menjawab soal.
Dengan pemahaman yang matang, siswa tidak hanya siap menghadapi ujian, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab, adil, dan berperan aktif dalam memajukan persatuan serta kemajuan bangsa.
REFERENSI:
ANTARA News. (2025, October 4). Menteri Komdigi sebut PWI dibutuhkan bangsa dan negara. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5153169/menteri-komdigi-sebut-pwi-dibutuhkan-bangsa-dan-negara
ANTARA News. (2025, August 30). Buka Kongres PWI, Wamenkomdigi tekankan pentingnya persatuan. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5075349/buka-kongres-pwi-wamenkomdigi-tekankan-pentingnya-persatuan
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) / Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025, October 4). Pengukuhan PWI Pusat tegaskan pers sebagai cahaya kebenaran dan persatuan bangsa. DJKPM Komdigi. https://djkpm.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/240/pengukuhan-pwi-pusat-tegaskan-pers-sebagai-cahaya-kebenaran-dan-persatuan-bangsa
ANTARA News. (2025, August 15). Komisi II: Indonesia perlu merdeka dalam ekonomi dan keadilan sosial. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5039353/komisi-ii-indonesia-perlu-merdeka-dalam-ekonomi-dan-keadilan-sosial
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, June 2). Perkuat ideologi bangsa, Kemensetneg selenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2025. Sekretariat Negara RI. https://www.setneg.go.id/baca/index/perkuat_ideologi_bangsa_kemensetneg_selenggarakan_upacara_peringatan_hari_lahir_pancasila_2025
